Jum'at, 24 Oktober 2014 RSS Feed Bisnis TV Photos ePaper Indonesia Business Daily

UMK BATAM 2013: Ditetapkan Rp2.040.000

Editor   -   Kamis, 06 Desember 2012, 16:59 WIB

BERITA TERKAIT

BATAM—Gubernur Kepri Muhammad Sani akan menetapkan angka Upah Minimum Kota (UMK) Batam 2013 sebesar Rp2.040.000 sesuai rekomendasi dewan pengupahan.

Tagor Napitupulu, Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Kepri mengatakan DPK sudah sepakat dan merekomendasikan Gubernur mengesahkan angka UMK tersebut.

“Rekomendasi itu sedang dikaji Biro Hukum dan akan ditandatangani Gubernur dalam waktu dekat,” katanya, Kepri,” ujarnya, Kamis (6/12/2012).

Dijelaskannya, UMK Batam 2013 sebesar Rp2.040.00 yang diajukan dewan pengupahan provinsi ke Gubernur itu sesuai dengan angka yang direkomendasikan dewan pengupahan kota.

Selain angka UMK, dewan pengupahan provinsi juga meloloskan upah minimum kelompok usaha yang direkomendasikan Dewan Pengupahan Kota Batam.

Dewan pengupahan provinsi pun merekomendasikan Gubernur mengesahkan UMK Natuna sebesar  Rp1.370.000 dan UMK Lingga sebesar Rp1.367.000.(k59)

Upah minimum berdasarkan kelompok usaha di Kota Batam

·          Industri logam berat, perkapalan, dan migas, Rp2.182.800

·          Penunjang elektronik, elektrik, medical device, plastic moulding, Rp 2.162.000.

·          Perhotelan , industri garmen, industri karton box, industri sandang dan kulit, Rp 2.142.000.

Sumber: Dewan Pengupahan Provinsi Kepri


Source : Yoseph Pencawan

Editor : Wahyu Kurniawan

Ikuti berita Bisnis.com melalui smartphone Android dengan aplikasi Android Apps Bisnis.com. Download di Google Play!
 
Beli Buku, Data, ePaper, Indonesia Business Daily bisa dengan kartu kredit. Klik di sini!
Reader's Choice: Pilih Topik menarik untuk Diulas oleh Harian Bisnis Indonesia. Klik di sini!

Layak Disimak

Comments :

DISCLAIMER:

Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi BISNIS.com. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.