Rabu, 20 Agustus 2014 RSS Feed Bisnis TV Photos ePaper Indonesia Business Daily

PILKADA SUMUT 2013: KPU Sumut Tidak Akui Quick Count

Yusran Yunus   -   Rabu, 06 Maret 2013, 21:16 WIB

BERITA TERKAIT

BISNIS.COM, MEDAN-Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatra Utara menegaskan proses survei dan penghitungan cepat (quick count) terhadap hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur sebagai kegiatan yang ilegal.

"Kegiatan (survei dan penghitungan cepat) itu ilegal," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut Irham Buana Nasution usai menerima kunjungan tim Komisi II DPR RI di Medan, hari ini (6/3).

Irham mengakui jika pihaknya menerima informasi mengenai adanya beberapa lembaga yang melakukan survei dan menyiapkan kegiatan penghitungan cepat terhadap hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

Namun, paparnya, tidak ada satu pun lembaga yang melakukan survei dan penghitungan cepat tersebut yang melapor atau berkoordinasi dengan KPU. "Belum ada satu pun yang melapor ke KPU".

Karena itu, KPU Sumut tidak dapat mempertanggungjawabkan segala kegiatan survei dan penghitungan cepat tersebut. "Itu berada di luar tanggung jawab KPU".

Pernyataan itu disampaikannya terkait pertanyaan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional Yandri Susanto mengenai koordinasi KPU dengan lembaga yang melakukan survei dan penghitungan cepat.

Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Demokrat Abdul Wahab Dalimunthe mengharapkan lembaga yang melakukan penghitungan cepat tidak terlalu cepat mengumumkan hasil pemungutan suara.

Abdul Wahab yang juga mantan Wakil Gubernur Sumut dan mantan Ketua DPRD Sumut itu mengharapkan penyampaian hasil penghitungan cepat itu dapat dilakukan setelah seluruh proses pemungutan suara berakhir. "Itu mempengaruhi pemilih," ujarnya. (antara)


Source : Newswire

Editor : Other

 

Layak Disimak

Comments :

DISCLAIMER:

Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi BISNIS.com. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.