Sabtu, 01 November 2014 RSS Feed Bisnis TV Photos ePaper Indonesia Business Daily

SUKSESI PRESIDEN: SBY Siapkan RAPBN untuk Presiden 2014-2019

Sutarno   -   Kamis, 14 Maret 2013, 18:41 WIB

BERITA TERKAIT

BISNIS.COM, JAKARTA—Pemerintahan SBY akan menyiapkan rancangan kerja dan APBN 2015 yang bisa digunakan oleh pemerintahan berikutnya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu II akan menyusun Rencana Kerja Pemerintah dan RAPBN 2015.

Kedua rancangan tersebut kemudian akan disampaikan SBY kepada presiden berikutnya. Dia mengharapkan bisa berdiskusi dengan presiden terpilih mengenai maksud dan tujuan program-program yang dilaksanakan pada masa pemerintahannya.

“Harapan saya sungguhpun kalau dilakukan perubahan oleh Presiden berikutnya maka rencana yang kita buat tentu menjadi lebih baik karena telah dikomunikasikan dan dibicarakan,” katanya di Kantor Presiden hari ini, Kamis (14/3/2013).

Presiden berharap penyiapan rencana kerja dan RAPBN oleh presiden terdahulu untuk presiden selanjutnya bisa terus dilakukan. “Mudah-mudahan jadi tradisi politik yang baru untuk RKP dan RAPBN,” katanya.

Hari ini SBY memimpin sidang kabinet terbatas untuk mempersiapkan Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrembangnas) dalam rangka penyusunan RKP dan RAPBN 2014.

Dalam sidang tersebut jajaran kabinet dijadwalkan melaporkan rancangan awal pagu indikatif APBN 2014 yang menjadi pedoman proses perencanaan selanjutnya.


Source : Demis Rizky Gosta

Editor : Other

Ikuti berita Bisnis.com melalui smartphone Android dengan aplikasi Android Apps Bisnis.com. Download di Google Play!
 
Beli Buku, Data, ePaper, Indonesia Business Daily bisa dengan kartu kredit. Klik di sini!
Reader's Choice: Pilih Topik menarik untuk Diulas oleh Harian Bisnis Indonesia. Klik di sini!

Comments :

DISCLAIMER:

Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi BISNIS.com. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.