Kamis, 02 Oktober 2014 RSS Feed Bisnis TV Photos ePaper Indonesia Business Daily

NORMALISASI KALI PESANGGRAHAN: Pemprov DKI inventarisasi lahan

Rustam Agus   -   Kamis, 04 April 2013, 07:18 WIB

BERITA TERKAIT

BISNIS.COM, JAKARTA--Rencana normalisasi Kali Pesanggrahan sepanjang 26,74 kilometer yang melintasi dua wilayah yaitu Jakarta Selatan dan Jakarta Barat terus dimatangkan Pemprov DKI.

Untuk wilayah Jakarta Barat setidaknya ada delapan kelurahan yang bakal terkena pembebasan dari proyek normalisasi yang sedang dalam tahap sosialisasi dan inventarisasi lahan tersebut.

Kedelapan kelurahan itu meliputi, Kelurahan Srengseng, Kelapadua, Sukabumiselatan, Kebonjeruk, Meruyautara, Kembanganselatan, Kedoyautara dan Kedoyaselatan.

Demi kelancaran jalannya proyek tersebut, instansi terkait Pemprov DKI sedang sosialisasi dan inventarisasi tanah dan bangunan yang terkena proyek tersebut.

"Diharapkan bulan April 2013 ini kelar,” ujar Bambang Djoko Susilo, Kepala Bagian Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Jakarta Barat, Rabu (3/4/2013).

Sesuai ketentuan lebar normalisasi Kali Pesanggrahan, terang Bambang, di Jakarta Barat bervariasi yaitu 10-15 meter.

Sesuai Pergub No 142/2012 tanggal 28 September 2012 tentang Penguasaan Perencanaan Trase yang terkena normalisasi Kali Pesanggrahan, demi lancarnya proyek tersebut pada 4-11 maret 2013, Pemkot Administrasi Jakarta Barat bersama Panitia Pengadaan Tanah (P2T) telah melakukan sosialisasi kepada warga di delapan kelurahan tersebut. (ra)


Source : Situs Pemprov DKI Jakarta

Editor : Other

Ikuti berita Bisnis.com melalui smartphone Android dengan aplikasi Android Apps Bisnis.com. Download di Google Play!
 
Beli Buku, Data, ePaper, Indonesia Business Daily bisa dengan kartu kredit. Klik di sini!
Reader's Choice: Pilih Topik menarik untuk Diulas oleh Harian Bisnis Indonesia. Klik di sini!

Layak Disimak

Comments :

DISCLAIMER:

Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi BISNIS.com. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.