Selasa, 30 September 2014 RSS Feed Bisnis TV Photos ePaper Indonesia Business Daily

KONFLIK LAHAN: Warga Duduki Tanah, Perumnas Gandeng DKI

Bambang Supriyanto   -   Kamis, 25 April 2013, 19:37 WIB

BERITA TERKAIT

BISNIS.COM, JAKARTA— Perum Perumnas menggandeng Pemprov DKI untuk membantu atasi warga yang menduduki tanah milik perusahaan BUMN tersebut.

Gubernur Joko Widodo sudah menyepakati warga permukiman kumuh di atas tanah Perumnas dilakukan bedol desa kemudian disediakan rusun.

Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jonathan Pasodung menguraikan banyak tanah milik Perumnas yang diduduki masyarakat.

Perumnas merasa kesulitan dalam rencana merelokasi masyarakat tersebut, sehingga melibatkan Pemprov dalam hal mencari jalan keluar supaya tidak terjadi penggusuran.

“Perumnas sudah ada kesepakatan dengan Gubernur untuk bedol desa daerah kumuh. Jadi kita angkat langsung warga daerah kumuh dan ditata kembali,” katanya usai pertemuan dengan Perumnas di Balai Kota, Kamis (25/4/2013).

Solusi yang ditawarkan Pemprov dengan meminta sebagian lahan mereka kemudian dibangun rusun. Penduduk yang selama ini menduduki tanah milik Perumnas akan dimasukkan ke dalam rusun.

Sesuai perhitungan kedua belah pihak dibutuhkan sekitar 200 tower rusun guna menampung warga di pemukiman kumuh Jakarta.

Direktur Utama Perumnas Himawan Arief Sugoto menambahkan akan membentuk tim bersama yang bertugas mempercepat pembangunan. Kawasan yang akan dipindahkan dalam waktu dekat adalah Kemayoran Jakarta Pusat.


Source : Akhirul Anwar

Editor : Bambang Supriyanto

Ikuti berita Bisnis.com melalui smartphone Android dengan aplikasi Android Apps Bisnis.com. Download di Google Play!
 
Berlangganan ePaper Bisnis dan Indonesia Business Daily bisa dengan PayPal. Klik disini!
Reader's Choice: Pilih Topik menarik untuk Diulas oleh Harian Bisnis Indonesia. Klik disini!

Layak Disimak

Comments :

DISCLAIMER:

Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi BISNIS.com. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.