Minggu, 21 September 2014 RSS Feed Bisnis TV Photos ePaper Indonesia Business Daily

KONTROVERSI E-KTP: Tak ada Lagi Pengurusan Pakai Fotocopy KTP

Demis Rizky Gosta   -   Rabu, 08 Mei 2013, 14:30 WIB

BERITA TERKAIT

BISNIS.COM, JAKARTA--Kementerian Dalam Negeri menyatakan seluruh instansi pemerintah maupun swasta seharusnya tidak lagi meminta persyaratan administrasi fotokopi KTP setelah pemberlakuan tunggal E-KTP pada 2014.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan pemerintah telah mewajibkan seluruh instansi mempersiapkan card reader untuk menguji keabsahan E-KTP melalui Peraturan Presiden No.67/2011.

Dia menjelaskan mekanisme identifikasi melalui chip yang tertanam di E-KTP melalui card reader akan menghilangkan kebutuhan persyaratan salinan KTP dalam berbagai proses administrasi.

“Kalau masih berlaku fotokopi sepeerti itu, apa gunanya chip. Itu seperti ATM, ATM kan tidak difotokopi juga,” katanya di Kantor Presiden, Rabu (8/5/2013).

Pasal 10C Perpres no. 67/2011 menyatakan instansi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga perbankan, dan swasta wajib menyiapkan kelengkapan teknis yang diperlukan berkaitan dengan penerapan KTP elektronik.

Kelengkapan teknis itu termasuk pembaca kartu pintar (card reader), pemindai sidik jari, dan aplikasi pembaca KTP elektronik.

Gamawan mengatakan pemerintah telah menyediakan 13.000 unit card reader kepada seluruh instansi pusat dan daerah. Pemerintah juga telah mendorong sektor swasta melalui nota kesepahaman dengan 10 instansi asuransi dan perbankan.


Editor : Yoseph Pencawan

Ikuti berita Bisnis.com melalui smartphone Android dengan aplikasi Android Apps Bisnis.com. Download di Google Play!
 
Berlangganan ePaper Bisnis dan Indonesia Business Daily bisa dengan PayPal. Klik disini!
Reader's Choice: Pilih Topik menarik untuk Diulas oleh Harian Bisnis Indonesia. Klik disini!

Layak Disimak

Comments :

DISCLAIMER:

Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi BISNIS.com. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.