Selasa, 21 Oktober 2014 RSS Feed Bisnis TV Photos ePaper Indonesia Business Daily

PILKADA BALI: PHRI Ingin Jaminan Kemanan Wisata

Steffi Novita Purba   -   Minggu, 19 Mei 2013, 13:44 WIB

BERITA TERKAIT

BISNIS.COM, DENPASAR— Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali menginginkan gubernur mendatang harus bisa menjamin kemanan khususnya disektor pariwisata agar tidak terjadi berbagai tindakan kriminalitas.

IB Purwa Sidemen, Direktur Eksekutif PHRI Bali, mengatakan banyak hal yang perlu dibenahi bagi Bali mendatang tetapi yang terpenting adalah dari segi keamanan yang kondusif karena keamanan sangat terkait dengan segala hal.

“Di sektor pariwisata, kemanan menjadi tolak ukur yang utama,” ujarnya Minggu (19/5/2013).

Menurutnya pihak hotel berharap agar ada peningkatan keamanan dengan verifikasi sistem keamanan pariwisata yang dapat terselenggara dengan maksimal. Tentunya, ini menjadi hal yang senada bagi siapapun pemimpin Bali yang terpilih nantinya.

“Jika keamanan pariwisata berjalan dengan baik maka dunia persaingan pariwisata juga dapat berjalan lancar sesuai etika bisnis yang berlaku,” jelasnya.

Dia mengharapkan kepada pemimpin mendatang agar wacana morotarium jumlah akomodasi pariwisata, pasca agenda politik ini benar-benar dilaksanakan dengan melibatkan organisasi maupun asosiasi yang terakit.

 “Stakeholder pariwisata di Bali sejak dulu menginginkan pola pengaturan one island one management di Bali, karena selama ini pembangunan semakin tidak tertata dan sentralisasi yang timpang hanya pada satu wilayah saja.”

Purwa menjelaskan selama ini investor yang masuk, seringkali tidak mendapat data akurat mengenai daerah mana saja yang masih perlu dikembangkan di Bali. Sehingga, lanjutnya, masing-masing kabupaten/kota berlomba agar para investor memilih wilayahnya. 

“Seandainya Bali sejak dulu sudah menerapkan one island one management, tentunya pengembangan daerah bisa dilakukan dalam satu pintu saja,” ujarnya. 

 Yang terpenting, lanjutnya, one island one management  hanya dikhususkan untuk pembangunan di sektor pariwisata. Dengan tujuan untuk mengatur hal teknis semacam penerimaan pajak hotel dan restoran, yang harus masuk ke provinsi terlebih dahulu, baru kemudian akan diatur sesuai proporsi daerah masing-masing.

 “Asosiasi mewakili yang lainnya, diharapkan konsep ini pembangunan industri pariwisata ke depan, dapat lebih terarah dan didukung dengan sistem keamanan yang kondusif,” tandasnya. (ltc)

 


Editor : Linda Teti Silitonga

Ikuti berita Bisnis.com melalui smartphone Android dengan aplikasi Android Apps Bisnis.com. Download di Google Play!
 
Beli Buku, Data, ePaper, Indonesia Business Daily bisa dengan kartu kredit. Klik di sini!
Reader's Choice: Pilih Topik menarik untuk Diulas oleh Harian Bisnis Indonesia. Klik di sini!

Comments :

DISCLAIMER:

Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi BISNIS.com. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.