Minggu, 27 Juli 2014 RSS Feed Bisnis TV Photos ePaper Indonesia Business Daily

KEWIRAUSAHAAN: Kemenaker Kembangkan Inkubasi Bisnis

Fajar Sidik   -   Selasa, 11 Juni 2013, 18:28 WIB

BERITA TERKAIT

BISNIS.COM, BANDUNG—Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menggenjot pengembangan program kewirausahaan melalui inkubasi bisnis untuk mencetak wirausaha baru.

Sekertaris Jendral Kemenakertrans Muhctar Lutfi mengatakan program tersebut bertujuan untuk meningkatkan jumlah wirausahawan dan menekan angka pengangguran.

"Indonesia butuh banyak wirausahawan yang akan menyerap tenaga kerja sehingga cikal bakalnya harus dibina melalui ikubasi bisnis tersebut,” katanya, Selasa (11/6/2013).

Inkubasi bisnis merupakan lembaga intermediasi yang dianggap efektif untuk mengembangkan kewirausahaan, jejaring dan wawasan melalui pembinaan dan pendampingan.

Menurut dia, target khusus dari program tesebut dapat menciptakan kerjasama lembaga inkubator bisnis nasional ataupun internasional serta merekomendasikan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Asia Pasific.

Selain itu, pihaknya membuat gelaran produk sebagai media promosi dan transaksi pertukaran informasi dan komunikasi bisnis antar pengusaha pemula UKM binaan dengan pengusaha besar, supaya terjalin kerjasama yang sinergi menjadi usaha yang kuat dan memiliki daya saing merebut pasar global.

"Saya Berharap pertemuan ini dapat bermanfaat membuka jalan bagi para pengusaha pemula untuk mempertemukan dengan buyer atau pembeli produk pasar yang jelas," katanya.

Seperti diketahui saat ini jumlah wirausaha di Indonesia mencapai 570.339 orang atau 0,24% dari jumlah populasi penduduk, padahal untuk menjadi bangsa yang maju diperlaukan wirausaha minimal 2% dari jumlah penduduk atau idealnya memerlukan tambahan sekitar 4,18 juta wirausahawan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar, hingga Februari 2013 jumlah pengangguran di Jabar mencapai 1.815.266 orang. Jumlah tersebut diklaim mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya 1.969.006 orang.

Sementara itu, Kepala Disnakertrans Jabar Hening Widiatmoko mengatakan pihaknya telah berbagai upaya untuk meminimalisir jumlah pengangguran salah satunya lewat program menjaring pemuda supaya bisa menjadi tenaga kerja produktif.

"Tehnisnya kami mengajak Karang Taruna agar mereka bisa memberdayakan pemuda di wilayahnya masing-masing," ujarnya.

Selain itu, pihaknya pun akan memberikan pelatihan bagi pemuda ngangur yang pernah terlibat tindakan kejahatan premanisme agar keberadaan mereka berdaya guna bagi masyarakat.

Program ini merupakan tindak lanjut dari upaya Polri dalam memberantas premanisme di sejumlah wilayah termasuk Jabar. Sebelum diberikan pelatihan, agar lebih efektif mereka harus mendapatkan pembinaan mental oleh TNI/Polri.

Dikatakannya, pihaknya saat ini sedang menyusun pendataan pengangguran setiap nama dan alamatnya sehingga saat ada permintaan tenaga kerja bisa segera disalurkan sesuai kebutuhan dan keterampilannya.

"Dengan kata lain kami akan memperlancar akses informasi lowongan kerja. Selama ini, informasi tersebut belum tersalurkan dengan baik kepada pencari kerja," ucapnya.

Mengenai hal ini, pihaknya sudah meningkatkan sistem informasi lowongan pekerjaan menjadi bursa kerja online dari sebelumnya manual. Diharapkan, calon tenaga kerja akan mudah mendapat informasi, yang kemudian berdampak positif dengan menurunnya angka pengangguran.

Selain itu, bursa kerja khusus (BKK) juga menjadi salah satu saluran penerimaan tenaga kerja. Bursa kerja seperti ini biasa diadakan oleh perguruan tinggi, bekerja sama dengan perusahaan tertentu.


Source : Hedi Ardia/Wandrik Panca Adiguna

Editor : Martin Sihombing

Siapa peraih GRAND PRIZE 1 UNIT MOTOR Tebak Skor & Juara Brasil 2014? Klik DI SINI!.
 

THR dari Bisnis Indonesia: Berlangganan ePaper seumur hidup hanya Rp10 juta. Terbatas hingga 31 Juli, klik DI SINI!.

Layak Disimak

Comments :

DISCLAIMER:

Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi BISNIS.com. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.