Kamis, 30 Oktober 2014 RSS Feed Bisnis TV Photos ePaper Indonesia Business Daily

HARGA BBM NAIK: Ahok Kritik Bantuan Langsung Sementara

Gloria Natalia Dolorosa   -   Sabtu, 15 Juni 2013, 16:59 WIB

BERITA TERKAIT

BISNIS.COM, JAKARTA-Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjhaja Purnama (Ahok) angkat bicara soal rencana pemerintah menggelontorkan dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat sebagai kompensasi atas kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi.

 

Ahok menilai BLSM  tidak menyentuh seluruh lapisan masyarakat, melainkan segelintir saja.

“Sila kelima kan keadilan sosial, bukan bantuan sosial. Semua harus terbantu," kritiknya usai berkeliling di Pekan Produk Kreatif Daerah Jakarta 2013 di Monumen Nasional, Sabtu (15/6/2013).

Selain soal keadilan sosial, Ahok khawatir distribusi BLSM salah sasaran.  Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, 15,5 juta kepala keluarga miskin dan nyaris miskin akan mendapatkan BLSM.  Selama 4 bulan, tiap kepala keluarga akan mendapat Rp150.000 tiap bulan.

“Kalau bantuan sosial dibagi begitu yang dapat bisa salah juga kan? Bisa 6%-10% salah".

Menurutnya, masyarakat sesungguhnya membutuhkan jaminan sembako, jaminan transportasi murah, jaminan kesehatan dan jaminan pendidikan.  Lalu apa yang akan dilakukan Pemprov DKI Jakarta? Ahok mengaku tidak bisa berbuat apa-apa. Dia menyerahkan penerapan kebijakan itu kepada pemerintah.

“Kami kantornya di Merdeka Selatan ".

Menyinggung soal kebijakan kenaikan harga BBM, Ahok mengaku setuju saja. "Asalkan, harga sembako murah bisa dijamin".


Editor : Yusran Yunus

Ikuti berita Bisnis.com melalui smartphone Android dengan aplikasi Android Apps Bisnis.com. Download di Google Play!
 
Beli Buku, Data, ePaper, Indonesia Business Daily bisa dengan kartu kredit. Klik di sini!
Reader's Choice: Pilih Topik menarik untuk Diulas oleh Harian Bisnis Indonesia. Klik di sini!

Comments :

DISCLAIMER:

Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi BISNIS.com. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.