Sabtu, 01 November 2014 RSS Feed Bisnis TV Photos ePaper Indonesia Business Daily

KPU: DPT Pemilu 2014 Lebih Baik

Fitri Sartina Dewi   -   Jum'at, 16 Agustus 2013, 19:14 WIB

BERITA TERKAIT

Bisnis.Com, Jakarta – Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah yakin  daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilhan umum (pemilu) 2014 akan lebih baik jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengacu pada UU No. 8 Tahun 2012 dalam mengumumkan daftar pemilih sementara (DPS) dan daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP). Undang Undang No. 8 Tahun 2012 mengatur permasalahan mengenai pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Dalam pasal 33 ayat 2 UU No. 8 Tahun 2012, menyebutkan  daftar pemilih paling sedikit memuat nama, jenis kelamin, nomor induk kependudukan (NIK), tanggal lahir dan alamat.

Ferry menyatakan dalam rilis di situs resmi KPU Jumat (16/8/2013)  format tersebut telah diumumkan saat pengumuman DPS, begitu juga ketika mengumumkan DPSHP.  Hal tersebut bertujuan agar masyarakat dapat mengoreksi data yang salah dalam pengumuman nanti.

“Baik dalam pengumuman DPS di kantor desa dan keluarahan maupun pengumuman DPSHP yang akan dilaksanakan dari  17-23 Agustus 2013 formatnya akan tetap sama dan mengacu pada peraturan perundang-undangan,”jelasnya.

Dalam DPSHP, petugas diminta melengkapi dan memperbaiki validitas data dan membuat keterangan mengenai status disabilitas agar dapat memudahkan KPU dalam mengidentifikasi jenis dan jumlah alat bantu yang harus disetiapkan pada setiap TPS.

“Kualitas daftar pemilih bukan hanya tanggung jawab KPU tetapi juga pemerintah, partai politik dan masyarakat secara umum,” imbuhnya. Pengumuman DPS yang di kantor desa/kelurahan menjadi sarana bagi publik untuk melakukan koreksi jika ada data yang diragukan akurasinya.

Ferry menambahkan  proses DPS menjadi daftar pemilih tetap (DPT) itu sangat panjang prosesnya karena melalui seleksi yang sangat ketat serta melibatkan partisipasi publik secara luas. Dia meyakini bahwa DPT pemilu 2014  akan lebih baik daripada pemilu sebelumnya.

Proses pindah TPS bagi warga Negara Indonesia (WNI) yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar juga diatur secara ketat. “Mereka akan dimasukkan ke dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) dengan syarat menunjukkan bukti identitas diri dan bukti yang bersangkutan telah terdaftar sebagai Pemilih dalam daftar pemilih tetap di TPS asal,” ujar Ferry.


Editor : Martin Sihombing

Ikuti berita Bisnis.com melalui smartphone Android dengan aplikasi Android Apps Bisnis.com. Download di Google Play!
 
Beli Buku, Data, ePaper, Indonesia Business Daily bisa dengan kartu kredit. Klik di sini!
Reader's Choice: Pilih Topik menarik untuk Diulas oleh Harian Bisnis Indonesia. Klik di sini!

Comments :

DISCLAIMER:

Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi BISNIS.com. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.