Kamis, 24 April 2014 RSS Feed Videos Photos ePaper English Version

Kasus Suap Hambalang, Staf Keuangan Partai Demokrat Diperiksa KPK

Mia Chitra Dinisari   -   Senin, 19 Agustus 2013, 16:14 WIB

BERITA TERKAIT

Bisnis.com, JAKARTA--Menindaklanjuti rencana pengusutan atas dugaan penerimaan suap Anas Urbaningrum dalam kasus Proyek Hambalang, KPK hari ini memeriksa staf Keuangan Partai Demokrat Rezafi Akbar.

Panggilan tersebut, karena adanya dugaan KPK ada keterkaitan antara suap yang diterima Anas, dengan jabatannya sebagai ketua Fraksi Demokrat saat itu.

Kabag Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha mengatakan Rezafi diperiksa untuk tersangka Anas Urbaningrum menurut Priharsa, ini merupakan kali kedua Rezafi diperiksa KPK untuk kasus yang sama. "Iya untuk tersangka Anas," ujarnya.

Hingga saat ini, setidaknya ada beberapa staf Demokrat yang sudah diperiksa KPK berkaitan dengan kasus Hambalang itu, selain Rezafi Akbar.

Anas Urbaningrum sendiri, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pembangunan proyek wisma atlet Hambalang, berupa satu unit mobil Toyota Harrier.

Anas disangkakan melanggar pasal 12 a, b atau pasal 11 Undang-undang 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman 20 tahun penjara. Anas diduga menyalahgunakan wewenang penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Selain itu, KPK juga tengah mengusut dugaan adanya uang dari proyek Hambalang yang mengalir untuk pemenangan Anas Urbaningrum di kongres Demokrat 2010 di Bandung.


Editor : Bambang Supriyanto

Berlangganan Epaper Bisnis Indonesia Cuma Rp10 Juta Seumur Hidup, Mau? Klik disini!
 

Bisnis Indonesia Writing Contest berhadiah utama Mobil Daihatsu Ayla mulai menayangkan tulisan peserta 1 April 2014. Ayo “Vote & Share” sebanyak-banyaknya DI SINI.

Comments :

DISCLAIMER:

Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi BISNIS.com. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.