Selasa, 02 September 2014 RSS Feed Bisnis TV Photos ePaper Indonesia Business Daily

Soal Lurah Susan, Sikap Mendagri Suburkan Intoleransi

Editor   -   Kamis, 26 September 2013, 20:41 WIB

BERITA TERKAIT

Bisnis.com, JAKARTA - Pernyataan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi (25/9) yang meminta Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo untuk mempertimbangkan pemindahan Lurah Lenteng Agung, Susan Jasmin Zulkifli, sebaiknya diabaikan saja.

Jokowi tidak perlu mempertimbangkan saran tersebut apalagi menurutinya, karena keputusan yang telah dipilih Pemerintah DKI Jakarta adalah tindakan legal dan konstitusional.

Tindakan Joko Widodo dan Basuki Tjahaya Purnama yang menempatkan Lurah Susan juga telah memenuhi prinsip good governance.

Saran Mendagri terkait Lurah Susan semakin menunjukkan posisi politik Gamawan Fauzi dalam mengelola berbagai ketegangan sosial atas dasar agama dan etnis.

Gamawan yang selama ini diidentifikasi dekat dengan organisasi-organisasi tertentu, dalam kasus Lurah Susan, menunjukkan sikap akomodasionis yang berlebihan untuk memenuhi kehendak politik penyeragaman atas nama agama dan mayoritas.

Gambaran sikap Gamawan juga mempertegas bahwa berbagai ketegangan sosial tidak teratasi, sangat mungkin disebabkan karena posisi Menteri Dalam Negeri yang tidak berdiri dan bersikap di atas prinsip-prinsip Konstitusi dan Perundang-undangan.

SETARA Institute perlu terus meyakinkan Pemda DKI Jakarta, bahwa tindakan untuk tidak mengabulkan aspirasi warga atas dasar intoleransi adalah tindakan konstitusional dan legal dan menunjukkan secara strategis bahwa penyelenggaraan negara memang berdasar pada Konstitusi dan Perundang-undangan.

Langkah Jokowi-Ahok ini menjadi preseden dan pembelajaran konstruktif bagaimana cara mengelola negara berdasarkan prinsip kebhinekaan.

Sekali saja Jokowi-Ahok tunduk pada kehendak politik penyeragaman atas nama mayoritas dan agama, maka tuntutan serupa akan menular di berbagai wilayah lain di Jakarta dan di luar Jakarta.

Perlu diingat bahwa Jakarta adalah barometer toleransi dan miniatur kebhinekaan Indonesia. Kekeliruan menyikapi aspirasi intoleran sebagaimana dalam kasus Lurah Susan sangat berpotensi memecah belah kohesi sosial dan tata sosial Indonesia yang bhineka.

 

Pengirim:

Bonar Tigor Naipospos,  Wakil Ketua SETARA Institute


Editor : Bambang Supriyanto

Ikuti berita Bisnis.com melalui smartphone Android dengan aplikasi Android Apps Bisnis.com. Download di Google Play!
 

Layak Disimak

Comments :

DISCLAIMER:

Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi BISNIS.com. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.