Kamis, 24 Juli 2014 RSS Feed Bisnis TV Photos ePaper Indonesia Business Daily

HASIL SEMENTARA PILEG: 3 Besar Pemenang Sulit Berkoalisi, 6 Partai Jadi 'Kingmaker'

John Andhi Oktaveri   -   Jum'at, 11 April 2014, 07:52 WIB

BERITA TERKAIT

 Ilustrasi
Ilustrasi

Bisnis.com, JAKARTA—Sejumlah parpol kecil bersiap kembali untuk memainkan peran dalam persaingan calon presiden setelah dalam pemilu legislatif lalu, PDIP tidak berhasil sebagai pemenang mutlak.

Kondisi itu membuat calon presiden (capres) Joko Widodo alias Jokowi yang diusung oleh PDIP masih menemui berbagai tantangan. PDIP hanya mampu meraih suara sekitar 19% berdasarkan hitungan cepat hasil pemilu 9 April lalu, sehingga untuk maju sebagai capres PDIP harus berkoalisi dengan partai lain.

“Mereka bisa menjadi para kingmaker,” ujar Paul Rowland, analis politik yang juga mantan direktur National Democratic Institut sebagaimana dikutip Bloomberg, Jumat (11/4/2014) .

Dia berpendapat akan sulit di antara ketiga partai pemuncak dalam pemilu tersebut, yakni PDIP, Golkar, dan Gerindra untuk berkoalisi.

Salah satu partai yang kinerjanya meningkat adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang suaranya naik dari kisaran 5% pada pemilu sebelumnya menjadi sekitar 9% pada Pemilu 2014 ini. Partai tersebut selama ini dikenal lebih dekat dengan PDIP.

Enam partai kecil saat ini meraup sekitar  41% suara, sedangkan partai tiga besar menguasai 46% suara. Berdasarkan aturan pemilu,  partai yang bisa mengusung sendiri capresnya adalah partai yang menguasai 25% suara sah secara nasional atau 20% kursi di parlemen. Kalau tidak, partai tersebut harus berkoalisi untuk mengusung capres.


Source : Bloomberg

Editor : Nurbaiti

Siapa peraih GRAND PRIZE 1 UNIT MOTOR Tebak Skor & Juara Brasil 2014? Klik DI SINI!.
 

THR dari Bisnis Indonesia: Berlangganan ePaper seumur hidup hanya Rp10 juta. Terbatas hingga 31 Juli, klik DI SINI!.

Comments :

DISCLAIMER:

Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi BISNIS.com. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.